Di Bali, isu sampah plastik tidak lagi berhenti pada keluhan aktivis atau foto pantai yang tercemar. Ia sudah menjadi perdebatan kebijakan yang menyentuh cara orang berbelanja, cara pedagang menakar barang, sampai cara pabrik merancang produk. Setelah langkah tegas terhadap AMDK berukuran di bawah satu liter, pemerintah provinsi kini memberi sinyal lebih luas: larangan produksi kemasan plastik kecil—jenis yang sering hadir sebagai sachet sekali pakai—diproyeksikan berlaku mulai 2026. Di balik wacana itu, ada hitung-hitungan volume limbah, ada penegasan peraturan melalui Surat Edaran Gubernur, dan ada kekhawatiran pelaku usaha yang merasa perubahan terlalu sepihak.
Yang menarik, perdebatan di Pulau Dewata bukan hanya tentang “melarang” dan “membolehkan”. Ia menyentuh pertanyaan yang lebih tajam: seberapa jauh tanggung jawab produsen dalam menutup siklus produk mereka, apakah solusi terbaik adalah membatasi dari hulu, atau memperkuat pengelolaan dari hilir? Ketika data nasional mencatat Bali menghasilkan sekitar 1,2 juta ton limbah plastik pada 2024, arah kebijakan menuju keberlanjutan terdengar masuk akal, tetapi implementasinya menuntut detail yang rapi. Di lapangan, pedagang kecil, pekerja pariwisata, dan industri minuman kemasan akan merasakan dampaknya lebih dulu—dan dari merekalah efektivitas kebijakan akan diuji.
En bref: Kebijakan larangan AMDK plastik di bawah 1 liter menjadi pijakan pengetatan berikutnya terhadap kemasan sekali pakai di Bali.
En bref: Pemerintah provinsi mengarah pada pembatasan produksi plastik kecil (sachet) mulai 2026 setelah kajian internal dan respons publik.
En bref: Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta menyatakan dukungan penuh, sambil menekankan fokus jangka dekat tetap pada penertiban AMDK.
En bref: Lembaga riset sungai BRUIN mendorong perluasan cakupan kebijakan dan penguatan tanggung jawab produsen sesuai kerangka peraturan pengelolaan sampah.
En bref: Sejumlah perusahaan menilai implementasi perlu kolaboratif, bukan hanya menekan produsen air minum, agar tujuan lingkungan dan keberlanjutan tercapai tanpa guncangan ekonomi.
Larangan Produksi Kemasan Plastik Kecil di Bali: Arah Kebijakan dan Alasan Lingkungan
Rencana larangan produksi kemasan plastik kecil di Bali menguat seiring pengalaman pemerintah provinsi menerapkan pembatasan pada AMDK plastik berukuran di bawah satu liter. Kebijakan AMDK tersebut tidak berdiri sendiri; ia diposisikan sebagai bagian dari gerakan kebersihan yang lebih luas, yang menempatkan pulau ini sebagai etalase pariwisata sekaligus ruang hidup warga. Ketika sebuah destinasi menjual “keindahan” dan “kesucian” alam, maka tumpukan plastik di aliran sungai atau TPA akan selalu menjadi kontradiksi yang mahal.
Dalam konteks itulah, sachet menjadi sasaran berikutnya. Secara sederhana, sachet adalah format yang memudahkan konsumen: porsi kecil, harga terjangkau, mudah dibawa. Namun dari sisi lingkungan, ia menghadirkan persoalan yang rumit karena ukuran kecil, material multilapis, serta nilai ekonomi daur ulang yang rendah. Di banyak tempat, sampah jenis ini “menghilang” dari jalur formal: tidak tertangkap pemulung karena tidak bernilai, tidak masuk fasilitas daur ulang karena sulit diproses, dan akhirnya berakhir di sungai atau dibakar terbuka.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan ini, dan menegaskan bahwa kajian telah dilakukan untuk menilai kesiapan pelaksanaan. Pernyataan dukungan itu memberi sinyal bahwa pemerintah tidak sekadar merespons tekanan publik, melainkan memadukan masukan aktivis, studi tim internal, dan pembelajaran dari kebijakan AMDK. Pertanyaannya, mengapa pemerintah begitu menekankan pembatasan dari sisi hulu?
Jawabannya terkait skala persoalan. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional mencatat Bali menghasilkan sekitar 1,2 juta ton limbah plastik pada 2024. Angka ini menggambarkan tekanan yang besar pada infrastruktur pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan. Di lapangan, sebuah botol bisa dipungut karena masih punya nilai jual, sedangkan sachet sering tertinggal. Ketika yang tertinggal itu menumpuk, ia memecah menjadi mikroplastik yang menyusup ke tanah, air, dan rantai makanan. Apakah masyarakat pantai akan tetap tenang jika menyadari ikan yang ditangkap berpotensi membawa fragmen plastik?
Gubernur Wayan Koster menempatkan kebijakan ini sebagai warisan untuk generasi berikutnya—sebuah narasi yang kuat di Bali, di mana konsep menjaga harmoni dengan alam kerap dipahami bukan sekadar slogan, melainkan bagian dari identitas. Narasi semacam itu juga memperluas makna keberlanjutan: bukan hanya pengurangan sampah, tetapi menjaga daya dukung pulau terhadap pariwisata, kesehatan, dan ekonomi warga.
Namun kebijakan yang kuat selalu memerlukan “peta jalan” yang jelas. Jika plastik kecil dilarang diproduksi, apa definisinya: berdasarkan volume, berat, atau bentuk? Apakah berlaku untuk produk makanan, kosmetik, deterjen, dan bumbu? Apakah ada masa transisi untuk menghabiskan stok? Kunci efektivitas ada pada detail-detail implementasi, karena celah kecil bisa melahirkan praktik penghindaran. Insight akhirnya: semakin jelas batasan dan alasan kebijakan, semakin kecil ruang untuk resistensi yang tidak perlu, dan semakin besar peluang dukungan publik.
Surat Edaran dan Peraturan: Bagaimana Bali Menata Larangan AMDK dan Mengarah ke Sachet
Dalam praktik pemerintahan daerah, peraturan tidak selalu hadir dalam bentuk undang-undang atau perda yang panjang. Bali menggunakan instrumen Surat Edaran Gubernur, salah satunya SE Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 yang mengusung gerakan kebersihan. Dari instrumen inilah lahir penegasan untuk menghentikan produksi dan peredaran AMDK plastik di bawah satu liter mulai tahun berikutnya, dengan skema transisi stok hingga akhir 2025. Cara ini menunjukkan pola: pemerintah menetapkan arah, memberi jeda adaptasi, lalu menyiapkan penertiban.
Rencana pengetatan terhadap kemasan plastik kecil dibaca sebagai kelanjutan logis dari pola tersebut. Pemerintah provinsi, melalui pernyataan wakil gubernur, menempatkan fokus terdekat pada penertiban AMDK lebih dulu, sambil membuka ruang kebijakan berikutnya untuk jenis kemasan lain. Pendekatan bertahap ini penting, karena mengubah ekosistem kemasan berarti menyentuh rantai pasok: pabrik resin, produsen kemasan, pemilik merek, distributor, hingga warung kecil.
Di titik ini, perdebatan sering bergeser dari “apakah perlu melarang” menjadi “bagaimana menegakkan”. Penegakan tanpa panduan operasional rentan menimbulkan kebingungan: pedagang tak tahu barang mana yang masuk kategori terlarang, produsen menunggu definisi teknis, sementara konsumen melihat harga berubah tanpa memahami sebabnya. Karena itu, kebijakan yang efektif biasanya menyertakan petunjuk implementasi, kanal pengaduan, dan mekanisme evaluasi.
Untuk mengilustrasikan, bayangkan tokoh fiktif bernama Made, pengelola minimarket kecil di Denpasar yang memasok kebutuhan harian pekerja pariwisata. Selama ini ia menjual minuman ukuran 330–600 ml karena paling laris, dan banyak produk rumah tangga versi sachet karena murah. Ketika larangan AMDK kecil berlaku, ia harus menata ulang rak: mengganti ukuran, mengubah promosi, dan menjelaskan ke pelanggan. Jika nanti sachet ikut dibatasi, tantangannya berlipat: ia perlu alternatif produk isi ulang, atau kemasan yang bisa dikembalikan. Tanpa panduan yang mudah dipahami, Made bisa merasa kebijakan hanya “memindahkan beban” ke pedagang.
Karena itu, aspek komunikasi publik menjadi bagian dari peraturan yang tak tertulis. Pemerintah perlu menarasikan tujuan, misalnya mengurangi beban TPA, mencegah kebocoran sampah ke sungai, dan menjaga citra Bali sebagai destinasi hijau. Di saat yang sama, pemerintah perlu menyebutkan indikator keberhasilan: penurunan volume sampah tertentu, peningkatan fasilitas isi ulang, atau kenaikan tingkat pengumpulan kembali kemasan.
Pengetatan kemasan juga menyentuh pariwisata. Hotel dan beach club cenderung mampu beralih ke dispenser, kaca, atau galon, sementara UMKM di daerah wisata bergantung pada kemasan kecil karena daya beli wisatawan domestik beragam. Di sinilah kebijakan perlu adil: mendorong alternatif yang terjangkau, bukan hanya mengandalkan larangan. Insight akhirnya: instrumen SE bisa cepat mendorong perubahan, tetapi keberhasilan jangka panjang bergantung pada detail implementasi yang melindungi kelompok rentan sekaligus tegas pada pelanggar besar.
Perbincangan publik tentang pelarangan AMDK dan kemasan kecil juga ramai di kanal edukasi dan dokumenter. Video-video tentang krisis sampah di pulau wisata membantu mengubah isu teknis menjadi pengalaman emosional yang mudah dipahami.
Dukungan BRUIN dan Tanggung Jawab Produsen: Dari Larangan ke Sistem Pengelolaan Sampah
Dukungan terhadap rencana Bali tidak datang hanya dari pemerintah. Nusantara River Research Agency (BRUIN) mendorong agar kebijakan tidak berhenti pada AMDK, melainkan mencakup jenis kemasan lain yang juga menyumbang kebocoran ke sungai. Perspektif BRUIN relevan karena sungai adalah “jalan raya” sampah menuju laut; apa pun yang gagal dikumpulkan di darat pada akhirnya akan mencari jalannya sendiri, terutama saat musim hujan dan saluran air tak sanggup menahan beban.
Koordinator sensus sampah BRUIN, Muhammad Kholif Basyaiban, menekankan pentingnya menjalankan kerangka hukum pengelolaan sampah yang mengamanatkan tanggung jawab produsen atas pembuangan atau pengelolaan residu produk mereka. Ini menggeser fokus dari sekadar penertiban konsumen menjadi pembenahan rantai nilai. Jika produsen memperoleh keuntungan dari kemasan sekali pakai, maka produsen juga wajib ikut menanggung biaya dan sistem untuk menarik kembali atau mengolahnya.
Di sinilah konsep keberlanjutan mendapatkan bentuk praktis. Tanggung jawab produsen bisa diterjemahkan menjadi beberapa skema: pendanaan fasilitas pengumpulan, program take-back di ritel, dukungan bank sampah, atau investasi teknologi pemrosesan residu. Untuk sachet, tantangannya lebih besar karena materialnya sering multilapis dan sulit didaur ulang. Namun kesulitan teknis bukan alasan untuk membiarkan residu mengalir ke alam. Kebijakan yang mendorong inovasi—misalnya mengganti material, desain monomaterial, atau sistem isi ulang—akan lebih tahan lama daripada sekadar memindahkan masalah.
Ambil contoh skenario operasional pada jaringan toko di kawasan Kuta yang melayani wisatawan. Jika sachet sampo dilarang, hotel bisa menyediakan dispenser isi ulang, sementara toko bisa menjual botol kecil yang dapat diisi ulang di stasiun refill. Untuk membuatnya berjalan, produsen perlu memastikan ketersediaan produk curah, standar higienitas, dan logistik pengiriman. Pemerintah dapat memfasilitasi standar, sementara asosiasi industri membantu mengkoordinasikan pelaku. Tanpa koordinasi, program isi ulang akan tampak “mahal” dan merepotkan, sehingga publik kembali ke opsi termudah: sekali pakai.
BRUIN juga mengingatkan bahwa fokus yang terlalu sempit—misalnya hanya pada produsen air minum—dapat menciptakan distorsi. Jika satu sektor ditekan sementara sektor lain bebas, maka pasar bisa bergeser tanpa menurunkan total sampah secara signifikan. Karena itu, usulan memperluas cakupan pembatasan menjadi upaya menutup celah kebijakan. Dalam logika pengelolaan sampah, yang dikejar bukan sekadar mengganti satu jenis kemasan dengan jenis lain, melainkan menurunkan timbulan dan meningkatkan pemulihan material.
Pada akhirnya, larangan adalah alat, bukan tujuan. Tujuan besarnya adalah menurunkan kebocoran sampah ke alam dan menata ulang tanggung jawab. Insight akhirnya: ketika produsen diwajibkan ikut membangun sistem, beban tidak lagi jatuh pada pemerintah dan warga saja, dan perubahan perilaku punya peluang bertahan.
Untuk memahami bagaimana tanggung jawab produsen diterapkan di berbagai negara, banyak diskusi video membandingkan skema EPR (extended producer responsibility) dengan kebijakan larangan parsial. Perbandingan itu membantu publik melihat bahwa pilihan Bali bukan anomali, melainkan bagian dari tren global.
Respons Industri dan Kekhawatiran Implementasi Sepihak: Mencari Titik Temu Kebijakan
Tidak semua pihak menyambut pengetatan kemasan dengan cara yang sama. Dua perusahaan disebut menyuarakan keberatan terhadap implementasi yang dinilai sepihak dalam kerangka Surat Edaran gubernur. Keberatan ini penting dibaca bukan semata sebagai penolakan, melainkan sebagai sinyal adanya aspek teknis dan ekonomi yang perlu dijembatani agar kebijakan benar-benar menurunkan sampah plastik, bukan sekadar memindahkannya ke saluran informal.
Dari pihak CV Tirta Taman Bali, direktur utamanya I Gde Wiradhitya Samuhata menyampaikan rencana untuk memberikan respons resmi melalui asosiasi industri AMDK. Pesan utamanya adalah ajakan agar kebijakan lingkungan dibangun secara kolaboratif, dengan penekanan pada solusi pengelolaan sampah. Ini menunjukkan posisi “tengah”: perusahaan tidak menafikan masalah sampah, tetapi meminta ruang dialog tentang cara mencapainya. Dalam banyak kasus, dialog semacam ini menentukan apakah transisi berjalan rapi atau memunculkan pasar gelap produk terlarang.
Sementara itu, PT Tirta Mumbul Jaya Abadi melalui direktur utama Nyoman Arta Widyana menyoroti bahwa fokus kebijakan sebaiknya tidak membidik produsen air minum saja. Argumen ini selaras dengan pandangan bahwa sumber sampah plastik berasal dari berbagai kategori: makanan ringan, kebutuhan rumah tangga, dan produk perawatan diri. Jika hanya satu kategori ditekan, rasa keadilan bisa terganggu, dan dukungan publik melemah, terutama dari pekerja yang menggantungkan hidup pada satu sektor.
Di sinilah pemerintah perlu merancang mekanisme transisi yang masuk akal. Misalnya, jika sachet dibatasi, pemerintah dapat memberi insentif untuk format alternatif: kemasan besar yang dapat dibagi di tingkat ritel, sistem deposit-return, atau penjualan isi ulang di warung. Bagi produsen, perubahan lini produksi butuh waktu: mengubah mesin, mencari pemasok material, menguji keamanan pangan, hingga mengurus label. Jika tenggat terlalu ketat tanpa peta jalan, risiko yang muncul adalah penurunan pasokan barang tertentu atau lonjakan harga pada kelompok berpendapatan rendah.
Kita bisa kembali pada kisah fiktif Made. Jika pelanggan Made adalah pekerja harian yang terbiasa membeli kopi instan sachet karena murah, maka pengganti yang lebih mahal bisa memukul pengeluaran mereka. Kebijakan yang sensitif akan menyiapkan opsi: misalnya kopi curah yang ditakar di toko dengan wadah guna ulang, atau paket hemat non-sachet. Kebijakan yang cerdas mengantisipasi perilaku konsumen, bukan hanya menulis larangan di kertas.
Yang juga perlu diperhatikan adalah pengawasan. Larangan produksi berbeda dengan larangan peredaran. Jika produksi dilarang di Bali tetapi produk masuk dari luar pulau, kebijakan bisa bocor. Maka koordinasi antardaerah, pengawasan distribusi, serta penegakan di titik masuk barang menjadi isu krusial. Pada saat yang sama, penegakan tidak boleh membebani pedagang kecil secara tidak proporsional; yang harus menjadi prioritas adalah rantai pasok besar yang memutuskan desain kemasan.
Insight akhirnya: keberhasilan kebijakan bukan ditentukan oleh kerasnya larangan, melainkan oleh kemampuan pemerintah, industri, dan masyarakat menemukan titik temu—di mana biaya transisi jelas, manfaatnya terukur, dan beban dibagi secara adil.
Dampak ke Masyarakat, Pedagang Kecil, dan Pariwisata: Uji Nyata Keberlanjutan di Bali
Di Bali, kebijakan kemasan selalu bersinggungan dengan pariwisata dan ekonomi lokal. Ketika pemerintah menata ulang pasar kemasan, yang pertama merasakan perubahan sering kali bukan perusahaan besar, melainkan pelaku kecil: pemilik warung, pedagang di pasar tradisional, dan penyedia jasa di kawasan wisata. Mereka beroperasi dengan margin tipis, mengandalkan produk yang cepat laku, dan jarang punya ruang gudang untuk stok besar. Dalam kondisi ini, perubahan dari sachet ke format isi ulang atau kemasan besar menuntut adaptasi yang tidak ringan.
Beberapa pedagang kecil pernah mengungkapkan kesulitan ketika pembatasan kemasan kecil diberlakukan, terutama karena konsumen terbiasa membeli porsi kecil. Kebiasaan ini lahir dari pola pendapatan harian: orang membeli sesuai uang yang ada hari itu. Jika kebijakan mendorong kemasan lebih besar tanpa skema pembelian fleksibel, maka aksesibilitas bisa turun. Maka, strategi yang lebih halus diperlukan: bukan sekadar memaksa konsumen membeli besar, melainkan menciptakan ekosistem baru yang tetap terjangkau.
Contoh konkret yang mulai banyak dibicarakan adalah model refill. Di beberapa lingkungan, sabun cuci piring atau deterjen curah dijual dengan menakar sesuai kebutuhan. Jika program ini diperluas, warung bisa menjadi titik isi ulang, bukan sekadar pengecer produk berbungkus. Warung memperoleh sumber pendapatan baru dari layanan menakar, sementara pelanggan tetap bisa membeli dalam jumlah kecil. Tantangannya ada pada standar kebersihan, wadah yang aman, dan pasokan curah yang stabil. Tanpa standar, refill bisa dipersepsikan “murahan” atau tidak higienis, lalu ditinggalkan.
Di sektor pariwisata, hotel dan restoran punya posisi strategis. Mereka bisa menjadi contoh, misalnya mengganti botol amenitas dengan dispenser dan mendorong tamu membawa tumbler. Namun, perilaku wisatawan beragam. Sebagian wisatawan ingin serba praktis: membeli minuman kecil untuk perjalanan singkat atau membeli sampo sachet saat lupa membawa perlengkapan. Larangan memaksa pelaku wisata menyiapkan alternatif yang sama praktisnya. Apakah mungkin? Mungkin, jika ada kios isi ulang di area wisata, atau toko menjual botol mini yang dapat diisi kembali dengan harga wajar.
Di level rumah tangga, dampak kebijakan juga terkait kebiasaan membuang sampah. Selama ini, banyak warga menganggap sampah akan “diurus” setelah diambil petugas. Padahal, ketika volume meningkat, sistem selalu kewalahan. Kebijakan larangan dari hulu dapat membantu, tetapi perlu disertai edukasi pemilahan dan fasilitas yang memadai. Jika tidak, publik akan menilai kebijakan hanya simbolik. Saat warga melihat sungai lebih bersih, pantai lebih rapi, dan lingkungan permukiman tidak lagi dipenuhi pembakaran sampah, dukungan akan tumbuh dengan sendirinya.
Benang merahnya adalah perubahan budaya konsumsi. Bali sering disebut memiliki modal sosial yang kuat: komunitas banjar, kegiatan gotong royong, dan norma lokal yang menekankan harmoni. Modal ini bisa menjadi pengungkit besar untuk keberlanjutan, asalkan kebijakan tidak terasa menghukum, melainkan mengajak. Jika transisi dirancang dengan pilihan alternatif yang realistis, maka larangan bukan sekadar kata keras, melainkan pintu menuju cara hidup yang lebih bersih. Insight akhirnya: ukuran keberhasilan kebijakan kemasan adalah saat solusi baru menjadi kebiasaan baru—tanpa perlu dipaksa setiap hari.
